Seharusnya Mengayomi Malah Semakin Brutal, Perlukah Polri Dibenahi?

Demo pelanggaran HAM di Bima. Foto: Tribunnews.com

Polri seharusnya menata diri menjadi polisi yang lembut bagi warga sipil terutama saat menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Kenyataannya, keharusan saat Polri berpisah dari ABRI itu dinilai sejumlah kalangan tak terbukti.

Anggapan bahwa Polri semakin brutal terlihat dalam aksi bentrok antara pengunjuk rasa yang terjadi di Bima, NTB dengan aparat kepolisian. Akibatnya desakan untuk merestrukturisasi Polri pun semakin gencar, bahkan tuntutan berlanjut hingga ke presiden.

Diungkap oleh Tubagus Hasanuddin pada Senin (26/12) dilansir Tribunnews.com, Reformasi Polri bukannya mengayomi dan melumpukan tetapi malah ‘melibas’ dan ‘mematikan’ masyarakat. Pria yang berprofesi sebagai politisi PDIP itu menyatakan gaya dan cara-cara militer Polri terlihat dari senjata perorangan yang dipakai Brimob.

“Senjata-senjata sekelas pasukan komando, bukan untuk melumpuhkan. Biasanya menggunakan organisasi kewilayahan, sekarang Polri bisa membuat+meminta+mengunakan rencana anggaran, membuat program dan menilai sendiri kinerjanya. Polri sekarang jadi lembaga super,” ujar Tubagus.

Brimob juga tak memiliki gas air mata, water canon, helm huru hara dan bahkan tameng. Mereka malah menggunakan panser, mesin otomatis dan sangkur sebagai perlengkapan diri. Semakin dalam, struktur organisasi TNI di zaman orba juga dipakai oleh Polri.

Menurutnya, seharusnya ada sebuah kementrian yang membawahi Polri. Entah kenapa, SBY tak mau belajar dari pengalaman untuk segera melakukan restrukturisasi Polri. Tubagus juga menyatakan apa mungkin ada keuntungan bagi pemerintah dari kedudukan presiden yang berada langsung di atas Polri?

Apapun itu, yang jelas Polri harus bisa mengayomi masyarakat. Bukan malah menggunakan cara-cara yang identik kekerasan.