- Klik disini untuk menerima update terbaru dari kami. GRATIS!
Radikalisasi 'dipelihara' pemerintah?
Bom bunuh diri kembali terjadi di Solo. Seluruh masyarakat Indonesia sepakat bahwa perbuatan ini terkutuk.
Dalam semua agama, tidak ada ketentuan apa pun yang membenarkan pembunuhan apalagi upaya pembantaian massal.
Kita pun sepakat bahwa terjadi radikalisasi agama. Tidak hanya pada Islam sebagai agama terbesar di Indonesia, tetapi juga dalam agama-agama lain.
Semestinya, pemerintah mengerahkan segenap kekuatan untuk mencegah perkembangan radikalisasi agama ini. Namun, kenyataannya, seolah ada pembiaran dari penguasa atas tindakan-tindakan sadis yang mengatasnamakan agama.
Bahkan, terdapat kecenderungan bahwa pemerintah sengaja membiarkan kekejaman yang terjadi oleh beberapa ormas agama tertentu.
Sebenarnya, ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Menurut Hotman M. Siahaan, seperti yang dikutip oleh kompas.com, revitalisasi Pancasila perlu dilakukan untuk mencegah meluasnya radikalisme.
Dengan menyegarkan dan mendekatkan kembali konsep Pancasila kepada segenap elemen masyarakat, rakyat Indonesia diharapkan mampu menyadari pentingnya kerukunan dan kebersatuan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, kelompok-kelompok intelektual bisa mengambil kesempatan untuk membantu menyelamatkan Indonesia yang mungkin saja akan terpecah-belah jika radikalisasi terus tumbuh subur.
Cara lain tentunya adalah penegakan hukum yang setegas-tegasnya. Jangan sampai rakyat Indonesia terlanjur muak pada negara. Kecenderungannya, melihat korupsi yang merajalela, kemiskinan yang meluas, dan kepatuhan negara pada pihak asing, rakyat Indonesia akan merasa kecewa dan mencari cara untuk terbebas dari keadaan “busuk” yang menghantui mereka.
Pengeboman atau perusakan tempat, bahkan penyerangan kelompok tertentu, di satu sisi, jika kita mau berkaca, adalah salah satu bukti kebobrokan negara yang tidak bisa (atau tidak mau?) mengakomodasi kepentingan rakyatnya.
Seandainya pemerintah serius menegakkan hukum, atau setidaknya berani menindak ormas-ormas yang bermasalah, bukan tidak mungkin radikalisasi agama bisa diredam. Wajar jika ada opini bahwa pemerintah sengaja “diam” karena ormas-ormas yang mengatasnamakan agama bisa dijadikan pengalihan isu atau memiliki beking orang-orang kuat.