Dilematika Kepemimpinan Nasional Yang Lembek

Mencermati keadaan hukum di Indonesia yang kian hari kian kusut dalam hal penuntasan berbagai perkara hukum, membuat sebagian banyak kalangan menerka-nerka juga menganalisa sebetulnya fenomena apa sih yang sebenarnya terjadi di negeri ini?

Pada dasarnya banyak orang yang sudah paham dan tahu betul bahwa penyelesaian akhir dari setiap masalah di negeri ini adalah sang Presiden. Karena dialah pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini yang bisa memerintah, menangani, dan memutus perkara perkara besar yang sekarang melilit negeri ini.

Tetapi apa hal, Sang Presiden yang kita elu-elukan menjadi penjernih semua perkara besar negeri ini, terkesan mengambangkan dan mengulur-ulur waktu untuk penuntasan sebuah perkara. Diibaratkan sebuah borok, perkara-perkara hukum yang tidak dituntaskan dengan cepat, dia akan menjadi penyakit berbahaya yang mengancam negeri ini. Dia akan menjalar keseluruh tubuh negeri ini, karena selain borok yang satu belum sembuh, sudah timbul borok yang lain, juga masing-masing borok semakin membesar dikarenakan penanganannya tidak cepat, akhirnya bisa menyebabkan kefatalan yang tidak kita harapkan.

Kondisi yang kita lihat akhir-akhir ini, lambat laun akan mempengaruhi kondisi psikologis demokrasi rakyat Indonesia. Selain rakyat mengalami penurunan kepercayaan kepada pemimpin negeri ini, rakyat juga akan dengan mudah menyepelekan hukum, menyalahi norma yang ada dan bertindak semaunya. Ini adalah kondisi kritis yang memang harus disikapi dengan cepat. Jangan sampai rakyat tercederai oleh langkah-langkah penegak hukum dan pemimpin nasional yang kurang tegas dan terkesan membuat drama dalam memutus sebuah perkara.

Rakyat terus mengikuti perkembangan penyelesaian perkara dan kasus-kasus  yang jalan ditempat tanpa ada keadilan yang pasti. Walaupun sebagian masyarakat ada yang sudah bosan dan malas mengikutinya, karena mereka terkadang sudah tahu jawabannya mengapa kondisi hukum di Indonesia semakin kusut.

Beberapa hal yang menyebabkan kenapa perkara di negeri ini berlarut-larut dan tak kunjung usai, dan kadang walaupun usai juga hasilnya tidak memuaskan. Paling tidak hal-hal inilah yang menghinggapi benak rakyat menyikapi dilematika pemimpin nasional yang terkesan kurang tegas. Hal-hal itu diantaranya:

1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang sengaja membuat pengalihan isu, sehingga bisa menutupi perkara yang seharusnya cepat selesai menjadi berlarut-larut bahkan kadang terlupakan.

2. Mental Penegak hukum di Indonesia yang terkesan Asal Bapak  Senang dan aji mumpung masih mendarah daging sehingga rasa sungkan, ewuh dan lalai akan menjadi penyebab lambannya proses penegakan hukum.

3.  Ibarat rantai, perkara dan kasus kasus dinegeri ini banyak menyertakan keikutsertaan pejabat pejabat penting yang mungkin sangat tidak etis kalo kasus-kasus negeri ini dibongkar sampai ke akar-akarnya.

4. Pemimpin nasional kurang tegas bisa disebabkan oleh adanya situasi negatif  yang melingkupi pemimpin nasional kita, yang akhirnya menyebabkan presiden sangat hati-hati dalam berucap dan bertindak. Situasi negatif ini bisa berupa ada orang orang yang sangat berpengaruh terhadap naiknya pemimpin nasional kita terlibat dalam kasus-kasus itu, sehingga dalam hal ini terjadi pembelaan sepihak dan akhirnya kondisi ini menjadi blunder.

Pada akhirnya, rakyat hanya bisa terpaku melihat tingkah laku para penegak hukum dan karakter pemimpin nasional. Rakyat hanya bisa menilai dari kejauhan, di warung kopi, di gang-gang, di kantor-kantor, di koran, di acara-acara TV, tanpa bisa berbuat banyak.

Tetapi sesungguhnya dari hati yang paling dalam, rakyat menginginkan ketegasan Pemimpin Nasional yang TEGAS, CEPAT, BERANI dalam menangani perkara-perkara hukum di INDONESIA. Selamat berketegasan Bapak Presiden !!!