SBY vs SULTAN Jogja Dan Bocoran Draft RUU Daerah Keistimewaan Yogyakarta

Sudah lebih 60 tahun Yogyakarta dengan keistimewaannya tidak ada masalah dalam pemerintahan indonesia, eh sekarang malah heboh diobok-obok oleh presiden SBY yang ingin Yogya dihilangkan status “istimewa” nya dan tergabung menjadi satu dengan Indonesia.

Selain itu SBY juga meminta diadakannya Pemilu untuk memilih Gubernur Yogyakarta, tetapi rakyat Yogyakarta lebih nyaman dan ingin agar Sultan yang langsung menjadi gubernurnya (jika harus memakai istilah gubernur) tanpa melalui proses pemilu.

Gak cuman itu, rakyat Jogya mau nya tidak ada pilkada karena Jogja itu kerajaan yang sudah ada bahkan sebelum Indonesia ada dan dinyatakan merdeka. Nah, sekarang kenapa dilupakan mengenai hal tersebut? Wajar aja warga jogja kecewa, selain itu rakyat jogja juga sayang dan loyalitas terhadap rajanya, ya psti kecewa kala rajanya dizolimi.

*sepertinya SBY ngerasa takut tersaingi ya, hmmmmm*

Berikut  jawaban menurut salah satu teman kaskuser yang merupakan warga Yogyakarta, mengapa warga Yogya menolak adanya pilkada?

Kenapa kami menolak Pilkada?

1. Karena kami tidak mau provinsi kami yang sudah tenang, aman dan nyaman ini menjadi rusuh dan kisruh akibat pilkadal (sudah banyak contoh pilkadal yang gagal dan hanya menjadi ajang pamer otot diantara pesertanya).

2. Kami tidak mau dana pilkadal yang teramat besar tersebut diembat (dikorups-baca) demi kepentingan sebuah parpol (yang ngotot ngajuin draft pilkada di RUUK-baca).

3. Minimal tanpa adanya pilkada di DIY maka pemerintah bisa menghemat APBN yang cukup besar (karena tidak perlu mengeluarkan dana Pilkada yang sia-sia).

4. Siapa yang bisa menjamin Pilkada akan berlangsung dengan aman dan tertib serta tidak diwarnai kecurangan-kecurangan yang ada,belum lagi politik uang yang lazim terjadi di pilkada kita (sudah banyak contoh dalam pilkada-pilkada lainnya).

5. Kalaupun Sultan HB X menang, apalagi menang dengan mutlak, pilkada adalah sesuatu yang sia-sia karena tanpa Pilkada pun rakyat Jogja menginginkan Sultan HB sebagai gubernur (berapa banyak dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah demi hal yang sangat sia-sia ini, belum lagi kalau dana tersebut dikorup).

6. Kalau pemerintah berani,cukuplah dengan referendum supaya masyarakat DIY menyatakan pendapatnya (referendum yang dimaksud bukan untuk memisahkan diri dari NKRI, bahkan seorang yang berpendidikan S3 pun salah mengartikan arti kata referendum tersebut).

7. Benarkah apa yang disampaikan oleh Dirjen Otda Kemendagri mengenai survey yang menyatakan 71 % masyarakat DIY menginginkan Pilkadal ataukah ini hanya taktik guna memuluskan ambisi salah satu partai saja yang ingin menguasai Jogja dan ingin mengeruk dana APBN guna Pilkadal DIY, dimana dananya tersebut bisa menjadi tabungan parpol yang bersangkutan untuk pemilu 2014 (kalau memang survey tersebut benar, mengapa pemerintah tidak mau referendum, bukan kah dengan demikian kita tahu siapa yang berbohong).

8. Masihkah kita harus mempercayai seseorang yang sudah berbohong di depan publik dengan mengatakan Monarki tidak boleh bertabrakan dengan demokrasi dan konstitusi kita yang kemudian diralatnya di confrence satu minggu kemudian (konfrensi tersebut menunjukkan bahwa beliau telah melakukan kebohongan publik, bahkan menantang media untuk memutar kembali konfrense beliau di satu minggu yang lalu).

9. Keistimewaan DIY bukan sesuatu yang melanggar konstitusi, bahkan keistimewaan DIY dilindungi oleh UUD 1945. (jadi yang melanggar konstitusi itu siapa? DIY ataukah seseorang yang berpendidikan S3tersebut ?)

by 1977UltrasJuve KasKus

Pencitraan terhadap SBY rupanya makin lama makin menurun. Hal tersebut bukan karena orang lain ataupun siapapun, tapi karena diri SBY sendiri yang membuat citra dirinya menurun. Contohnya saja, mengenai pidato presiden yang bilang “tidak mungkin Indonesia menganut sistem monarki karena berbenturan dengan konstitusi dan demokrasi”… Lah emangnya tata administrasi pemerintahan DIY itu menganut monarki?

Nah yang bikin pencitraan SBY itu merosot, yaitu dimana 1 minggu setelah ia berpidato mengenai hal diatas, SBY menyalahkan media dan masyarakat yang terlalu berlebihan menanggapi kata monarki dan minta agar jangan terprovokasi. Lah… padahal SBY sendiri yang menciptakan pemikiran itu, bukan media dan masyarakat.. Huffttt Presiden aneh… Mbok ya gentle gitu napa… kalau mau cari kambing hitam, salahkan yang penulis naskah

Sepertinya persoalan politik antara SBY dan Sultan Yogya semakin merumit dan meruncing.

Mengenai Rancangan Undang-undang yang draftnya sudah bocor di Google Document, mari kita lihat sedikit sejarah Yogyakarta dari wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Kasultanan_Ngayogyakarta_Hadiningrat)

Jadi ada masa waktu kira-kira sehabis Perang Diponegoro Sultan dibatasi kekuasaannya dan yang menjalankan pemerintahan adalah Pepatih Dalem yang dikontrol Belanda

Selepas Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintahan Nagari yang berada di tangan Pepatih Dalem dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan.

Pada waktu jaman Sultan HB IX Pepatih Dalem ini dihapuskan.
Pada pertengahan 15 Juli 1945, Pepatih Dalem terakhir, KPHH Danurejo VIII, mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak saat itu Sultan tidak menujuk lagi Pepatih Dalem sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan negara.

Nah, kembali dipertanyakan… Kalau draft tersebut dilaksanakan apakah fungsi Gubernur seperti Pepatih Dalem yang menjalankan pemerintahan dan kekuasaan Sultan dibatasi seperti waktu jaman Belanda?

Mungkin pendidikan dan pengetahuan saya mengenai politik ini kurang banyak, mungkin teman-teman lainnya bisa sharing…