Kritik SBY Berbuntut Sanksi Terhadap Dirut Telkom dan Telkomsel

Gangguan teknis yang menyebabkan gangguan rencana teleconference Presiden SBY dengan petugas pos pengamanan jalur mudik di wilayah Jawa Tengah ternyata berbuntut panjang. Kedua Dirut yakni, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan Dirut PT Telkomsel akhirnya terkena teguran oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kami sudah panggil kedua dirut ini, dan kami sudah berikan teguran tertulis,” kata Mustafa Abubakar, Menteri BUMN. Menurut Mustafa, ia sudah menandatangani teguran tersebut pada Jumat (17/9/2010) malam. Rencananya, ia akan melaporkan teguran ini Senin, pekan depan.

Mustafa meminta kepada kedua Dirut ini terus memback up layanan telekomunikasi agar tidak mengganggu pantauan arus balik yang dilakukan oleh instansi seperti Polisi. Tak hanya itu, Mustafa juga meminta agar tidak ada lagi kejadian serupa saat tugas negara sedang berlangsung.

Mustafa menegaskan jika surat teguran ini akan berdampak pada Key Performance Indicator (KPI). “Iya, ini mempengaruhi kinerja mereka,” paparnya. Artinya, ini akan berdampak juga dengan rencana pergantian direksi TLKM yang akan dilangsungkan pemerintah.

Padahal, dalam rilis resmi yang disampaikan Telkomsel, Ricardo Indra GM Corporate Communications menyatakan telekonferensi yang dilakukan oleh Presiden tersebut tidak menggunakan jaringan layanan 3G Telkomsel.

Asal tahu saja, Presiden SBY menyemprot kedua Dirut tersebut saat melakukan telekonferensi untuk meninjau pelaksanaan pengaman jalur mudik. Kritikan Presiden itu berawal dari laporan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri bahwa terjadi gangguan teknis jaringan Telkomsel. “Seharusnya semua pos bisa real time karena jaringan Telkomsel agak terganggu,” kata Kapolri.

Saat itu SBY berkata dengan keras bahwa seharusnya Dirut turun ke lapangan, jangan hanya di belakang meja saja.